oleh

Kementerian PUPR Siapkan Rp 4,5 T Antisipasi Banjir Dampak La Nina

-Finance-2 views

Jakarta – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi fenomena La Nina di penghujung tahun 2020 sampai awal 2021. Selain itu, BMKG memperingatkan adanya bencana banjir, gempa, dan tsunami dalam rentang waktu tersebut.

Merespons prakiraan BMKG tersebut, Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi banjir dampak peningkatan curah hujan. Di tahun 2020, Kementerian PUPR telah menganggarkan RP 4,5 triliun untuk program-program penanganan banjir.

Ada enam fokus kegiatan dalam program penanggulangan banjir yang dilakukan Kementerian PUPR, antara lain normalisasi sungai, pemeliharaan sungai, drainase, penguatan tebing sungai, kolam retensi, serta perencanaan teknis.

Di samping melaksanakan program penanggulangan banjir, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menerangkan setiap Balai Besar Wilayah Sungai memiliki sarana dan prasarana penanganan bencana untuk mengantisipasi banjir, gempa, maupun tsunami. Secara keseluruhan, Kementerian PUPR telah menyiagakan 327.963 sandbag, 15.902 geobag, 65.274 kawat bronjong, 102 unit dump truck, 13 unit mobil pick up, 13 unit truk trailer, 138 unit escavator, 49 unit amphibi escavator, 51 unit mobile pump, 60 unit perahu karet, dan 18 unit mesin outboard. Peralatan tersebut dikerahkan untuk membantu penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah.

“Ini adalah upaya kami Kementerian PUPR mempersiapkan La Nina yang diperkirakan bakal terjadi,” kata Jarot dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (16/10/2020).

Ia mengatakan jumlah sarana dan prasarana tersebut ditambah setiap tahun, guna meningkatkan efektivitas bantuan penanganan bencana oleh Kementerian PUPR. Saat ini, tengah disiapkan prasarana berupa sistem pengumpulan data monitoring hujan, monitor muka air waduk untuk antisipasi bencana, dan pengembangan sistem full telemetri.

“Setiap tahun kita tambah dalam rangka men-support leading sector, semacam misalnya BNPB. Kami akan membantu semaksimal mungkin untuk mengevakuasi ataupun mengalirkan air sungai. Apapun semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan,” ulas Jarot.

Kementerian PUPR, lanjut Jarot, juga memiliki anggaran penanggulangan bencana. Realisasi anggaran tersebut sebagian besar dilakukan lewat program padat karya, seperti pembangunan tanggul, tebing kritis, dan infrastruktur sederhana lainnya yang bisa dikerjakan masyarakat setempat. Jarot menyampaikan program padat karya tersebut akan semakin digiatkan dalam situasi pandemi COVID-19 untuk membantu perekonomian masyarakat.

“Tahun 2020 kita siapkan kurang lebih Rp 320 miliar, ternyata itu habis dan kurang karena banyak sekali bencana. Untuk tahun 2021 kita siapkan Rp 450 miliar,” rinci Jarot.

Ia menambahkan, untuk meminimalisir potensi banjir, terdapat 242 bendungan dengan total daya tampung 7,2 miliar meter kubik di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, total air yang tertampung di bendungan-bendungan tersebut 2,8 miliar meter kubik. Artinya, ada 4,4 milyar meter persegi daya tampung yang bisa digunakan untuk menampung air hujan di berbagai wilayah.

Jarot menerangkan di 15 bendungan baru yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR pada 2019 telah disiapkan rencana tindak darurat untuk mengantisipasi bencana yang terjadi di wilayah bendungan.

“Kami sudah menginformasikan kepada seluruh kepala balai yang ada bendungannya agar segera berkoordinasi dengan aparat terkait, kalau perlu dilakukan simulasi seandainya hal-hal yang kita inginkan terjadi sehingga paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan seandainya ramalan yang disampaikan BMKG terjadi,” papar Jarot.

Di sisi lain, Jarot menyampaikan berbagai infrastruktur yang telah disiapkan Kementerian PUPR tidak dapat menihilkan potensi bencana banjir. Begitu pula dengan area resapan air yang jumlahnya terus menurun seiring dengan laju pembangunan.

Upaya pembuatan bendungan, normalisasi sungai, pembuatan embung disebut Jarot tidak dapat mengendalikan air secara optimal. Sebab, jumlah air yang mengalir lebih banyak dari daya tampung sungai maupun bendungan yang ada.

Untuk mengatasi masalah pengendalian air, Jarot menyampaikan perlu adanya kontribusi masyarakat untuk membuat area resapan air ke dalam tanah. Dengan begitu, debit air yang mengalir ke sungai dapat ditekan sehingga mengurangi potensi banjir.

Jarot mengemukakan Kementerian PUPR menggaungkan motto ‘Kembalikan Air ke Bumi’ sebagai bentuk ajakan untuk membuat penyerapan air di lingkungan terdekat. Adapun cara yang dapat dilakukan, yakni dengan membuat sumur resapan (bipori), kolam, atau cara lainnya untuk menahan air tidak mengalir ke sungai. Upaya tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan kekeringan air tanah, karena banyak cadangan air yang masuk kembali ke tanah.

“Kalau semua masyarakat berpartisipasi, nanti juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi, termasuk juga pemerintah pusat, semua konsen untuk mengurangi run off yang mengalir ke sungai insyaallah ini akan siginifikan (mengurangi) air yang masuk ke sungai. Seandainya terjadi banjir, mungkin dari sisi waktu genangan dan tinggi genangan akan berkurang signifikan,” ulas Jarot.

(***/***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed